Dokumen Inti
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945)
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan dokumen pendirian PBB dan merupakan perjanjian multilateral. Piagam ini ditandatangani pada 26 Juni 1945 di San Francisco dalam Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional, dan mulai berlaku pada 24 Oktober 1945.
Undang-Undang Dasar Mahkamah Internasional (1945)
Mahkamah Internasional dibentuk berdasarkan Piagam PBB sebagai badan peradilan utama PBB. Terdiri dari 15 hakim independen ahli hukum internasional, tidak ada dua hakim yang berasal dari negara yang sama. Mahkamah Internasional memiliki mandat untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara sesuai dengan hukum internasional serta memberikan pendapat hukum terkait berbagai isu hukum yang diajukan.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)
Deklarasi ini merupakan sebuah tonggak sejarah dalam perjuangan hak asasi manusia. Dirancang oleh perwakilan dari berbagai latar belakang hukum dan budaya, Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB di Paris pada 10 Desember 1948 sebagai standar umum untuk semua orang dan bangsa.
Konvensi ini diadopsi pada tahun 1989 dan menetapkan bahwa masa kanak-kanak adalah periode penting yang terpisah dari masa dewasa. Anak-anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang dengan martabat. Konvensi ini telah diratifikasi secara luas dan menjadi traktat HAM paling banyak diratifikasi dalam sejarah.
Agenda 2030 dirancang untuk memastikan hak dan kesejahteraan semua orang dan juga bumi yang sehat. Agenda ini menjadi peta global untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan mengatasi ketimpangan. Dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), agenda ini menekankan pentingnya mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan - tanpa meninggalkan siapa pun.
Kesepakatan Paris (2015)
Untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak buruknya, para pemimpin dunia mencapai terobosan penting dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris pada 12 Desember 2015: yakni dengan lahirnya Kesepakatan Paris. Kesepakatan ini merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum. Di dalamnya tercantum komitmen semua negara untuk mengurangi emisi, bekerja sama dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, serta terus meningkatkan komitmen dan aksi nyata seiring berjalannya waktu.
Pakta untuk Masa Depan (2024)
Sebagai hasil dari KTT Masa Depan yang berlangsung di New York pada September 2024, para pemimpin dunia mengadopsi Pakta untuk Masa Depan, yang mencakup Kesepakatan Digital Global dan Deklarasi untuk Generasi Masa Depan (A/RES/79/1). Pakta ini mencakup beragam isu penting, mulai dari perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, kerja sama digital, hak asasi manusia, kesetaraan gender, pemuda dan generasi mendatang, hingga transformasi tata kelola global.